PKS DESAK PEMERINTAH BENTUK TIM INVESTIGASI
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurwahid mendesak, pemerintah untuk segera membuat tim investigasi mengusut kericuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara.
"Harus ada tim investigasi jangan sampai saling menuduh, tim itu bekerja secara profesional, siapa yang bersalah, hukum harus ditegakkan," ujar Hidayat Nur Wahid di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2013).
Terkiat adanya desakan merevisi Peraturan Presiden (PP) No 99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Tata Syarat Hak Warga Binaan untuk dilakukan karena salah satu penyebab kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Hidayat mengaku tidak setuju rencana tersebut.
"Sebelum dicabut maka kita masih pro mendukung PP tersebut. PP itu biarlah berjalan sesuai yang ada tapi selama itu tidak dicabut. Saya memahami PP itu sudah ada dan itu sah secara hukum," ungkapnya.
Untuk diketahui, sebelum terjadi insiden kerusuhan mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra tengah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Selain Yusril, Wakil Ketua DPR dari Golkar Priyo Budi Santoso pun melayangkan surat kepada Presiden mengenai hal ini.
"Harus ada tim investigasi jangan sampai saling menuduh, tim itu bekerja secara profesional, siapa yang bersalah, hukum harus ditegakkan," ujar Hidayat Nur Wahid di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2013).
Terkiat adanya desakan merevisi Peraturan Presiden (PP) No 99 tahun 2012 tentang Tata Cara dan Tata Syarat Hak Warga Binaan untuk dilakukan karena salah satu penyebab kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta, Hidayat mengaku tidak setuju rencana tersebut.
"Sebelum dicabut maka kita masih pro mendukung PP tersebut. PP itu biarlah berjalan sesuai yang ada tapi selama itu tidak dicabut. Saya memahami PP itu sudah ada dan itu sah secara hukum," ungkapnya.
Untuk diketahui, sebelum terjadi insiden kerusuhan mantan Menkumham Yusril Ihza Mahendra tengah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
Selain Yusril, Wakil Ketua DPR dari Golkar Priyo Budi Santoso pun melayangkan surat kepada Presiden mengenai hal ini.